XMsD68HnejBXABBaSiR3nl4DhiBV28OkDfbqDe4F

Batal Temui Massa Aksi PKL Teras 2 Malioboro, DPRD DIY: “Butuh Waktu Tambahan untuk Menyusun Solusi Nyata”

 

Foto massa aksi di depan Kantor DPRD DIY 

Massa aksi yang terdiri dari Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras 2 Malioboro, mahasiswa, dan beberapa anggota LBH Yogyakarta, berunjuk rasa di depan gedung DPRD DIY pada Senin, 3 Februari 2025. Mereka menuntut keadilan hak serta kejelasan nasib pasca relokasi PKL dari Teras 2 Malioboro ke Beskalan. Unjuk rasa ini, seharusnya dapat mempertemukan mereka dengan anggota dewan. Namun, hingga unjuk rasa selesai, tidak didapati satu pun perwakilan DPRD yang menemui mereka. 

 

Marlina, staf humas protokol sekretariat DPRD DIY menyatakan, baik anggota maupun pimpinan dewan memang sedang tidak ada di tempat sehingga belum dapat merespon secara langsung aspirasi dari masyarakat. Ia menambahkan, dari pihak DPRD sendiri membutuhkan waktu tambahan agar dapat menyusun solusi nyata bagi permasalahan relokasi ini, bukan karena tarik ulur ataupun kesalahan komunikasi. 

 

“Pada audiensi pertama sudah ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, tentunya dari pimpinan dan anggota sebelum menyikapi harus punya bahan dulu, sehingga nanti pada saat pertemuan dengan mereka itu bisa betul-betul sudah memberikan hasil solusi yang jelas. Maka kita masih minta waktu tambahan, supaya mendapatkan hasil yang sesuai harapan,” ungkapnya.

 

Ria, salah satu PKL Teras 2 Malioboro menyampaikan, unjuk rasa dilakukan sebagai respon terhadap tindakan DPRD yang dianggap tidak memiliki komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Mulanya, DPRD menawarkan audiensi dilakukan pada 31 Januari 2025, tetapi ditunda oleh DPRD menjadi tanggal 3 Februari 2025. Beberapa hari sebelum pelaksanaan audiensi di tanggal 3 Februari, DPRD mengonfirmasi tidak dapat menemui massa aksi. 

 

“Sekitar dua minggu yang lalu, sebenarnya sudah dilakukan audiensi. Tapi di situ kami merasa belum ada solusi yang jelas. Kemudian mereka (DPRD) menawarkan untuk audiensi kembali pada 31 Januari, tapi kemudian mundur lagi ke tanggal 3 Februari dan hari ini pun ketika kami datangi untuk menuntut kejelasan, mereka (masih) tidak bisa,” ujar Ria geram.

 

Setelah unjuk rasa berlangsung tanpa adanya kejelasan dari pihak DPRD, para PKL kemudian membuka lapak dan menjajakan dagangan di selasar gedung DPRD DIY. Aksi pamungkas unjuk rasa ini sekaligus menjadi simbol protes terhadap DPRD yang dinilai tidak serius menyelesaikan permasalahan relokasi PKL.

 

Ainun Zeva

Reporter : Iqbal

Editor: Ariska Sani

 

Related Posts
Terbaru Lebih lama

Related Posts

Posting Komentar