Problematika KSPN dalam Aksi Damai di Tugu

Orasi dalam Aksi Wadas Menggugat di Tugu pada Selasa (22/3)

Seruan aksi serentak berskala nasional pada Selasa (22/3) yang dilaksanakan di Tugu Yogyakarta berlangsung damai. Aksi tersebut dimulai pada pukul 2 siang. Pada unjuk rasa kali ini, tema yang diusung adalah Wadas Menggugat: Tanah Adalah Nyawa. Selain tuntutan soal Wadas, permasalahan lain yang juga diangkat ialah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena imbas relokasi ke Teras Malioboro.

Jika menilik kebelakang, relokasi PKL sepanjang Jalan Malioboro ke bangunan baru menuai pro dan kontra di kalangan pedagang. Gedung baru yang bernama Teras Malioboro ini dibangun oleh Pemerintah Daerah DIY guna mewujudkan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pernyataan ini diafirmasi oleh Wetub selaku perwakilan LBH Yogyakarta yang turut serta meramaikan aksi pada hari itu..

KSPN merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan sektor periwisata nasional guna menambah pendapatan negara. Hal tersebut diwujudkan dengan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata di beberapa daerah, tak terkecuali Yogyakarta.

“Menurut pemerintah, KSPN akan menaikkan pamor pariwisata di Yogyakarta. Namun, di sisi lain kebijakan ini dianggap merugikan rakyat. Relokasi secara sepihak atau dapat dikatakan penggusuran (re: menurut rakyat) berdampak pada turunnya pendapatan pedagang,” ujarnya

Penataan PKL di sepanjang trotoar Malioboro menjadi upaya pemerintah guna menguatkan kearifan lokal dan juga bagian dari perencanaan Kawasan sumbu filosofi DIY. Itulah yang menjadi modal guna mendukung pengajuan sumbu filosofi DIY sebagai warisan dunia ke UNESCO. Diharapkan kedepannya sektor pariwisata Yogyakarta akan semakin dikenal oleh wisatawan mancanegara.

“Serupa dengan kawasan Borobudur yang terdaftar sebagai situs budaya warisan dunia. Daerah sumbu filosofi DIY, khususnya Malioboro rencananya akan didaftarkan ke UNESCO. Hal ini bertujuan agar pariwisata di Yogyakarta diakui oleh dunia internasional,” tambah Wetub

Berdasarkan wawancara yang dilawatkan oleh wartawan Philosofis, Wetub menjelaskan bahwa kebijakan KSPN sangat merugikan rakyat di berbagai daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya tak jarang mengusir rakyat dari tanah miliknya sendiri.

“Berbicara tentang perampasan lahan dan ruang hidup, tak hanya terjadi di Wadas. Akan tetapi, banyak daerah lain yang dirampas tanahnya sebagai tumbal proyek strategis nasional. Salah satu contohnya ialah perampasan tanah rakyat di Kulon Progo untuk pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA).”

Pembangunan YIA kemudian merembet pada kebutuhan air dan listrik. Guna pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah berencana membangun Bendungan Bener di Purworejo. Namun, proyek KSPN tersebut sampai saat ini masih menjadi sengketa akibat penolakan rakyat yang terancam dirampas tanahnya.

“Pembangunan Bendungan Bener belum dapat direalisasikan, ini disebabkan penolakan warga Wadas atas pembukaan tambang Andesit yang merupakan salah satu komoditas utama material bendungan.”

Pada hari yang sama, asosiasi pedagang datang untuk menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Walikota Yogyakata. Hal ini didasari oleh himpitan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan PPKM yang terus diperpanjang karena pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Rian Shantula selaku Humas aksi, saat diwawancarai oleh wartawan Philosofis.

“Pagi tadi para PKL menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Walikota Yogyakarta. Mereka menyampaikan perihal kepastian bekerja dan berjualan pasca relokasi. Perlu kita ketahui masih banyak hal yang tidak terekspos di kota ini, khususnya eksistensi pedagang. Saya contohkan, para pedagang Sunday Morning (Sunmor) di UGM, yang tidak memiliki tempat jualan.”

Unjuk rasa ini juga bertepatan dengan pertemuan G20 yang dilaksanakan di Yogyakarta. G20 merupakan perkumpulan perwakilan negara ditambah Uni Eropa guna mewujudkan stabilitas keuangan internasional.

“Acara hari ini, masih menjadi satu rangkaian dengan peringatan International Women’s Day yang diselenggarakan 8 Maret 2022. Termasuk peringatan satu bulan pengepungan Desa Wadas oleh aparat pada 8 Februari. Kami memilih tanggal 22 Maret 2022, karena bertepatan dengan pertemuan G20. Ini merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” katanya

Nadia Nur A

Wartawan : Nadia Nur A, Risti Ika Putri (Magang), Ahmad Nur Alamsyah.

Editor : Rachma Syifa Faiza R, Irfan Arfianto