XMsD68HnejBXABBaSiR3nl4DhiBV28OkDfbqDe4F

Isu Papua kembali Menggema di Gejayan, AMP Angkat Bicara

Yance perwakian dari Aliansi Mahasiswa Papua menyampaikan orasi di tengah aksi Selamatkan Warga Yogyakarta, Sabtu (9/10)

Ingar bingar massa diringi teriakan “Free West Papua” kembali terdengar di tengah Jalan Gejayan, Sabtu (9/10). Demikianlah teriakan itu hadir di tengah orasi sesaat demonstrasi yang diinisasi Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) sedang berlangsung.

Aksi yang bertajuk “Selamat(k)an Warga Yogya” menjadi wadah untuk menggugat permasalahan yang terjadi di Tanah Air. Berbagai permasalahan regional hingga nasional menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Salah tuntutan yang cukup menarik perhatian ialah poin untuk membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di West Papua

Philosofis sempat melakukan wawancara dengan salah satu pentolan Aliansi Mahasiswa Papua yang terlibat aksi di Gejayan Memanggil, yakni Sam. Ia melihat banyak problem demokrasi yang belum terselesaikan di tanah Papua. “Kasus pembunuhan dan pembantaian dari tahun 1961 sampai hari ini tidak terselesaikan karena tidak ada ruang demokrasi bagi masyarakat Papua,” ujarnya kepada kru Philosofis sesaat sebelum massa membubarkan diri.

Selaras dengan Sam, Yance selaku perwakilan AMP yang sempat berorasi di tengah massa aksi, mengatakan bahwa ruang demokrasi sama sekali tidak dibuka di Papua. Ia menjelaskan sejak 2018, banyak masyarakat Papua yang terusir dari tanahnya sendiri. Yance menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang terusir ini adalah bukti bahwa tidak adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi bagi warga Papua. 

Selain itu, Jeffron, kawan lain dari AMP juga menegaskan bahwa di Papua memang tidak ada ruang demokrasi. “Ketika kami berkumpul sedikit saja untuk menyuarakan aspirasi, di situ ada TNI-POLRI, (lalu kami) dibubarkan”, ujar pria berperawakan tinggi ini sambil mengapit kedua rokok dengan kedua jarinya.

Selain itu Sam juga juga menimpali masalah lain yang ada di Papua, salah satunya penyensoran media. Menurutnya kondisi minimnya informasi yang objektif dari tanah Papua disebabkan oleh militer yang telah mengebiri hak-hak mereka untuk bersuara. Selain seringkali mengebiri hak demokratis, ia juga menjelaskan bahwa militer juga menjadi aktor utama yang menjaga kepentingan elit.

“Mereka (militer) masuk untuk kepentingan kapitalis. Ada jenderal yang tanam sahamnya di Papua, sehingga militer Indonesia lebih banyak di kirim ke Papua,” tutur Sam kesal.  

Keterangan lain tentang penderitaan warga Papua juga disampaikan oleh Jeffron, di mana kini masyarakat di Nduga, Intan Jaya, dan Maybart sedang mengungsi. Masyarakat di daerah tersebut meninggalkan tanah kelahirannya karena militer telah menguasai desanya.

“Mereka mengungsi karena militer menduduki desa dengan dalih mengamankan sumber daya alam dan mencari KKB,” ucap Oni, pemuda berumur 22 tahun yang juga bagian dari AMP. Demokrasi di Papua sudah dikebiri sejak datangnya 300.000 militer ke Tanah Cendrawasih. Lebih lanjut, Oni menjelaskan bahwa kedatangan militer ke tanah mereka bukan hanya mengatasnamakan NKRI Harga Mati, namun sejatinya juga demi mengamankan akumulasi modal dari elit nasional maupun internasional.

Sebelum percakapan di tutup, Sam berharap bahwa perjuangan harus tetap dikobarkan. “Perjuangan rakyat Papua adalah perjuangan rakyat Indonesia. Musuh kita sama, di sini kalian melawan kapitalis, di sana kami pun juga. Oleh karena itu, kita membutuhkan solidaritas yang kuat tanpa memadang isu rasisme.” 


Zhafran Hilmi
Zhafran Hilmi dan Irvan Bukhori
Editor: Arina


Related Posts
Terbaru Lebih lama

Related Posts

Posting Komentar