Carut Marut Persiapan KKN-PK UNY - PhilⲪsofisonline.id

Ilustrasi: Erico Aby Pratama

Rabu (6/7) pagi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendatangi Auditorium yang berada di sebelah Timur Patung “Kembara” UNY. Dengan dresscode jas almamater, satu persatu mahasiswa masuk ke dalam gedung dan duduk di kursi yang sudah disediakan.

Pagi itu merupakan hari pembekalan bagi mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kependidikan (PK). Pembekalan itu dilakukan secara luring dan daring, ini dilakukan untuk mengakomodasi mahasiwa yang berada di luar Yogyakarta, agar tetap mendapatkan informasi terkini mengenai KKN & PK UNY.

Ketika pembekalan dilaksanakan, banyak mahasiswa yang berharap ada kejelasan informasi mengenai KKN & PK. Ini terjadi karena sebelumnya telah beredar informasi yang simpang siur kebenarannya. Mulai dari waktu pelaksanaan yang belum jelas, biaya akomodasi yang dianggap minim, transportasi yang kurang memadai, hingga lokasi KKN yang masih gantung informasinya. Namun, apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan realita, tak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan ketidakjelasan informasi ini bahkan hingga acara pembekalan itu usai.

Problematika Birokasi Menentukan Waktu Pelaksanaan KKN PK

Pada awal Juni, kabar mengenai waktu pelaksanaan KKN-PK mulai ramai berterbangan di ranah digital. Terutama di dalam grup WhatsApp (WA) dan akun Twitter @UNYmfs. Kabar itu sontak membuat jagad maya, khususnya mahasiswa UNY seketika menjadi ramai.

Terhitung tanggal 2 Juni 2022, tweet mengenai kabar KKN-PK yang dilakukan selama enam bulan mulai mencuat. Disusul dengan informasi serba-serbi KKN-PK dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNY yang bersumber dari Unit Layanan (UL) KKN-PK seakan mengamini hal serupa (3/6).

Beberapa jam setelahnya, hampir semua mahasiswa yang mendaftar KKN-PK membicarakan hal itu. Sebagian besar mahasiswa merasa enam bulan adalah waktu yang sangat lama. Mereka merasa bingung dan gundah. Salah satunya mahasiswi asal Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yang dihubungi Philosofis.

Ia menjelaskan bahwa itu waktu yang cukup lama. “Enam bulan itu ngapain aja? Latihan keluar dari rumah?,” ucap mahasiswi yang enggan disebutkan identitasnya, Jumat (3/6). “Apakah kampus memikirkan kondisi mahasiswa? Biaya hidup disana? Kemarin aja soal dana, UNY belum bisa jawab” terangnya lebih lanjut.

Memang pelaksanaan KKN-PK selama enam bulan adalah hal yang tidak biasa. Beberapa kampus di Yogyakarta hanya membatasi waktu selama 40-60 hari untuk KKN. Informasi yang simpang siur itu menimbulkan banyak tanggapan. Beberapa gundah, namun ada sebagian yang cenderung abai.

Salah satunya seorang mahasiswa berinisial A. Ia memilih untuk cuek. “Aku tahu ini belum jelas, tapi mending bodo amat,” ucapnya pada Philosofis (3/6). Menurutnya, penyampaian informasi UNY dari dulu tidak pernah bagus. Jadi, ia lebih memilih menunggu daripada termakan oleh berita yang tidak pasti.

Penyampaian informasi soal KKN-PK di UNY hanya melewati ULKKN-PK. Hanya satu pintu dan satu arah.  Apalagi penjelasan dari ULKKN-PK hanya berupa pesan WA yang terus menerus dibagikan.

Hal itu membuat mahasiswa kebingungan, apakah itu penjelasan resmi atau bukan. Meski di dalam pesan tersebut tertulis beberapa pertanyaan dan jawaban, namun tidak semua kebingungan mahasiswa terakomodasi oleh pesan tersebut.

Belum selesai dengan kebingungan pelaksanaan selama enam bulan, ada informasi yang tertulis dalam pesan itu, bahwa waktu pembekalan bersamaan dengan Ujian Akhir Semester (UAS). Yakni tanggal 15 Juni dan 16 Juni 2022.

Sontak hal tersebut membuat mahasiswa lagi-lagi bingung, lebih-lebih merasa kesal, bagaimana jika waktu yang ditentukan malah bertabrakan dengan jadwal UAS. Persoalan itu sudah tertulis di pesan yang nampaknya sudah diteruskan berkali-kali. Apabila ada mahasiswa yang masih melaksanakan UAS ketika pembekalan dimulai, maka akan ada susulan di sore hari—keterangan di pesan itu setelah pukul 15.00 WIB.

Akan tetapi, solusi itu tidak tepat menurut salah seorang mahasiswi. Salif (bukan nama asli) merasa keberatan jika bersamaan dengan jadwal UAS. “Dalam kondisi daring gini, jadwal UAS bisa sampai malam,” ujar mahasiswi angkatan 2019 tersebut kala dikontak Philosofis (3/6). 

Ia nampak begitu jengkel ketika membicarakan soal persiapan KKN-PK di UNY. “Bertahun-tahun kok selalu ruwet, emosi sama kampus,” ucapnya penuh geram.

Mendekati hari pembekalan yang tertulis dalam pesan ULKKN-PK—15 Juni 2022—masih belum ada kejelasan. Terutama waktu pelaksanaan apakah sudah pasti enam bulan, ataukah cukup untuk memenuhi 272 jam, seperti tahun lalu.

Setelah berminggu-minggu menunggu kejelasan informasi mengenai waktu pelaksanaan KKN-PK, akhirnya terjawab juga. Secara resmi, muncul Surat Pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaan KKN-PK pada 15 Juni 2022. Dalam surat itu termuat waktu KKN-PK yang dilakukan pada Juli-Desember 2022. Sedangkan, pembekalan yang semula direncakanan pada 15-16 Juni 2022, diundur menjadi 6 Juli 2022.

Adanya surat itu, paling tidak sudah menjelaskan secara resmi perihal waktu pelaksanaan. Namun, hal-hal lain yang dibingungkan mahasiswa masih belum terjawab. Mulai dari akomodasi hingga pembagian lokasi KKN serta plottingan PK.

Ruwetnya Penentuan Lokasi dan Transportasi

Selepas perbincangan mengenai waktu pelaksanaan telah selesai dan dijelaskan secara resmi. Nampaknya masih banyak persoalan yang membingungkan mahasiswa UNY yang akan melaksanakan KKN-PK. Tak cukup dengan persoalan waktu, mereka masih harus menghadapi kebingungan perihal lokasi, kelompok KKN, bantuan akomondasi, dan transportasi.

Persiapan UNY dalam melakukan KKN-PK nampaknya begitu jauh dari kata siap dan jelas. Hal ini diamini oleh salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan identitasnya. “Persiapan sangat tidak lancar. Sampai H-1 minggu pembekalan tidak ada kejelasan soal lokasi dan kelompok,” tulisnya kala dihubungi Philosofis via Direct Message (DM), Sabtu (9/7).

Ia mengeluhkan perihal kurangnya persiapan UNY untuk KKN-PK. “Padahal sudah mendekati hari penerjunan, kok belum ada kejelasan,” terangnya lebih lanjut. Permasalahan mengenai kelompok juga mengambil bagian dalam persiapan KKN-PK ini.

Sebenarnya pembagian kelompok dan lokasi sudah ditentukan sejak 31 Mei 2022. Namun, ada beberapa mahasiswa yang tiba-tiba berubah kelompok. “Beberapa teman yang satu kelompok dengan saya tiba-tiba berubah,” keluh mahasiswi bernama Woro (bukan nama sebenarnya) itu pada Philosofis (9/7). Mahasiswi asal Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) itu merasa bahwa persiapan UNY untuk KKN-PK ini sangat jauh dari ekspektasinya.

Tidak hanya soal kelompok, desa lokasi KKN pun turut menjadi permasalahan yang pelik. Izin pemberitahuan dan penerjunan mahasiswa dari kampus ternyata belum dilayangkan ke desa-desa terkait. “Kemarin, mau survey ke desa. Tapi ternyata dapat kabar kalau kampus belum izin kesana untuk penerjunan mahasiswa, jadi tertunda,” terang Woro, mahasiswa angkatan 2019. Kelompok Woro mendapat lokasi di salah satu desa di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sampai H-4 penerjunan, perizinan belum tuntas.

Selain perizinan yang belum rampung, ada juga masalah tidak jelasnya informasi untuk salah satu desa tempat KKN. Mahasiswi asal FIS berinisial SA, menerangkan bahwa desa tempatnya KKN yang berada di Gunung Kidul tidak menerima informasi secara jelas.

 “Ada miskomunikasi, kepala dusun tidak jelas terkait pelaksanaannya (tiga bulan atau enam bulan) dan sistem KKNnya seperti apa,” ucapnya kala dihubungi awak Philosofis via telepon, pada (9/7). Buntut dari permasalahan itu membuat kelompok SA harus mengadakan rapat bersama kepala dusun di tanggal 11 Juli 2022. Padahal, penerjunan dilakukan pada 13 Juli 2022, menurutnya itu terlalu mepet.

Dengan adanya berbagai masalah perizinan itu, Philosofis mencoba meminta keterangan kepada kepala ULKKN-PK, Dr. Drs. Ngatman, M.Pd. “Sebenarnya, sosialisasi mengenai KKN itu sudah dilakukan dari awal tahun, tujuh bulan yang lalu” terangnya sambil menenteng tas pada Senin (11/7). “Untuk perizinannya itu harus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baru nanti turun-turun terus sampai ke desa”

Persoalan dalam menyambut KKN-PK tak berhenti sampai di situ saja. Setelah perizinan lokasi dan sosialisasi ke desa yang kurang jelas, timbul permasalahan baru yang lebih pelik, yaitu uang akomodasi tak sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan. Akomodasi yang diberikan untuk KKN sebesar Rp250.000,00 dan PK sebanyak Rp150.000,00. Nominal itu digunakan untuk KKN-PK selama enam bulan, tentu ini tak cukup. Namun, lagi-lagi kampus abai akan kesejahteraan mahasiswa mereka.

Menurut beberapa mahasiswa, akomodasi itu tergolong kecil untuk bertahan hidup selama enam bulan. Iroz (bukan nama asli) mengaku nominal sebesar itu tidak ideal, belum lagi ketika melaksanakan proker juga membutuhkan uang. “Dengan rencana proker yang banyak, gak cukup kalau akomodasinya segitu,” terang mahasiswa Fakultas Ekonomi itu pada Philosofis (9/7).

Mahasiswa lain yang berinisial Y juga mengafirmasi pernyataan Iroz. Kala dihubungi Philosofis melewati DM (9/7), ia menerangkan bahwa tidak akan maksimal dalam proker yang dirancang. Lebih lanjut, kebutuhan sehari-hari pun tidak bisa terpenuhi dengan subsidi Rp250.000,00 itu.

Menurut Penanggung Jawab (PJ) divisi KKN di ULKKN-PK, Drs. Eko Widodo, M.Pd, ketika pembekalan KKN-PK, subsidi sebesar itu sudah lebih banyak daripada dua tahun lalu ketika KKN dilakukan luring. Ia menjelaskan bahwa ditahun-tahun sebelumnya, akomodasi yang didapat setiap mahasiswa adalah Rp50.000,00 dan mendapat kaos. Sedangkan tahun ini menjadi Rp250.000,00, sama dengan akomodasi KKN daring pada tahun sebelumnya.

Setelah akomodasi yang dirasa kurang oleh beberapa mahasiswa, selanjutnya permasalahan transportasi. Simpang siur informasi kembali terulang terkait transportasi. “Awalnya dijelaskan kalau kendaraan pribadi yang dibawa itu hanya bisa dua motor, tetapi kemarin setelah dikonfirmasi ternyata bisa empat motor. Enggak tahu kepastiannya gimana, ini udah H-5 penerjunan” terang Y. Transportasi pribadi ini diangkut dengan truk, dan dikhususkan bagi mahasiswa yang mendapat tempat di luar DIY, jelasnya lebih jauh. 

Philosofis mencoba menanyakan kejelasan informasi itu kepada mahasiswa yang mendapat wilayah di luar DIY. “Jadinya mengisi form untuk data dan motor yang dibawa di truk maksimal dua,” ujar N mahasiswi yang berasal dari FIS ketika dihubungi via WA (13/7). Dia menerangkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi ke tempat KKN, dan tentu saja menggunakan uang pribadi untuk akomodasi transportasi.

Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa kelompoknya berisi sepuluh orang, tetapi motor yang dibawa hanya dua unit. “Gatau besok sistemnya gimana, bonceng lima satu motor mungkin,” terangnya.

Sistem KKN PK Tak Siap: Mahasiswa yang jadi Korban

Rencana KKN-PK yang dilakukan selama satu semester ini sudah direncanakan sejak tahun lalu. Dengan program UNY Membangun Desa, KKN-PK 2022 sudah disiapkan untuk luring. Penjelasan itu disampaikan oleh Prof. Dr. Margana, M.Hum kala menghadiri monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN dengan Kepala Bappeda, Panewu, dan lurah/desa pada Kamis (30/9/21).

“Sistem KKN-PK UNY di tahun ini dilakukan dengan dua cara: simultan dan sequence,” terang Heriyanto selaku Kepala Bidang KKN UNY, kala audiensi dengan mahasiswa pada Senin (13/6). Simultan adalah sistem dimana KKN dan PK berjalan bersamaan. Sedangkan sequence adalah membagi enam bulan menjadi dua, di awal untuk KKN dan disusul PK, ataupun sebaliknya, jelasnya lebih detail dihadapan mahasiswa.

Dalam audiensi tersebut, salah seorang mahasiswa menanyakan perihal jarak antara tempat KKN dan PK. Hal itu begitu dikhawatirkan mahasiswa ketika jarak antar keduanya begitu jauh, karena akan menguras tenaga.

“Lokasi KKN & PK akan diusahakan dalam satu kabupaten yang sama,” jelas Dr. Nunik Sugesti, S.Pd., M.Hum, selaku PJ divisi PK. Ia menjelaskan belum melakukan plotting PK karena menunggu hasil penempatan KKN setiap mahasiswa.

Dengan belum jelasnya lokasi KKN mahasiswa sampai H-1 minggu pembekalan, hal itu membuat plotting PK menjadi terlambat. Kala Philosofis menghubungi beliau via WA pada Selasa (12/7), ia menjelaskan bahwa plotting PK belum sepenuhnya rampung, bahkan sampai H-1 penerjunan. “Plotting PK tidak sama dengan KKN, harus disertai lokasi mahasiswa. Dan diusahakan hari ini selesai” terangnya lebih lanjut.

Hal itu benar adanya. Beberapa mahasiswa ada yang belum mendapat tempat PK, seperti S yang mendapat lokasi di Gunung Kidul. “Penyebaran informasi PK di sini (Gunungkidul) cukup telat, ketika yang lain sudah mendapatkan tempat, kami belum dapat,” terangnya.

Sistem yang mencampurkan KKN & PK di waktu bersamaan bukan hal ideal dan justru membuat persiapan mahasiswa tidak matang. Nindi (bukan nama sebenarnya) mengaku dengan sistem seperti itu malah menimbulkan cekcok antar anggota kelompok.

“Anggota kelompokku ada yang kependidikan dan non-kependidikan. Sistem kayak gitu malah bikin kita beda pendapat,” tulisnya ketika dihubungi Philosofis via DM pada Sabtu (10/7). Nindi menjelaskan bahwa anggota yang kependidikan ingin tiga bulan awal dilakukan untuk PK, dan sisanya untuk KKN, sedangkan anggota lain non-kependidikan menginginkan sebaliknya.

Masalah lain muncul akibat sistem yang simultan dan telatnya plotting PK. Pradana, mahasiswa FIS mengeluhkan kondisi yang ada pada Philosofis (12/7). Ia menjelaskan bahwa terjadi perbedaan waktu PK antara kelompoknya dengan kelompok lain.

Di kelompoknya, KKN & PK dilakukan dalam satu waktu, Senin-Jumat untuk PK dan KKN dilaksanakan Sabtu-Minggu. Sedangkan kelompok lain memiliki jadwal berbeda. Tiga bulan awal untuk KKN sedangkan PK baru dilakukan setelahnya. Hal itu membuat waktu pelaksanaan PK tidak berbarengan dan berbeda dari ketentuan.

Iroz mengaku bahwa sistem yang diterapkan tidak efektif. “Dengan banyaknya masalah, sistem ini tidak efektif,” terangnya. Ia menjelaskan akan lebih efektif apabila menggunakan sistem blok yang diatur oleh kampus. Dimana sistem itu jelas teratur dan tidak menimbulkan permasalahan.

Zhafran Naufal Hilmy

Reporter: Zhafran Naufal Hilmy, Gilang Kuryantaro, Wisnu Firdaus, Yoga Hanindyatama

Editor: Rachma Syifa Rachel

 

Related Posts