 |
| Foto: Ahmad Syahirul |
Kamis, 9 Oktober 2025, Aksi Solidaritas bertajuk “Kami Kem-Arie” yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Ilmu Sejarah UNY mendapat intervensi dari birokrasi FISIP UNY. Meski aksi yang dilakukan berjalan kondusif, pihak birokrasi mempermasalahkan perihal izin acara.
Supandi, Kepala Bagian Tata Usaha FISIP bersama satpam-satpam mendatangi wilayah aksi yang langsung ditemui oleh beberapa mahasiswa. Ia bertanya mengenai izin dari acara yang digelar tersebut dan mempermasalahkan hal lainnya seperti mengundang pihak luar.
Permasalahan izin menjadi alasan utama. Hal ini dikarenakan semenjak 1 Oktober 2025, Taman Pancasila diserahkan kepada birokrasi dekanat FISIP. Mulanya, tata kelola Taman Pancasila masuk ke Bagian Rumah Tangga Birokrasi Rektorat.
“Ini ada pihak dari luar. Kalau hanya duduk tidak mengundang dari luar apalagi mengundang dari pers, itu tidak masalah,” kilah Supandi ketika mendapat protes dari mahasiswa. Ia menjelaskan Taman Pancasila memiliki pengelola dan diatur oleh birokrasi terkait pemakaiannya.
Supandi juga mempertanyakan dosen pembimbing atau dosen pendamping dari aksi solidaritas. “Kalau ini adalah kegiatan pembelajaran, harus ada pendamping dari dosennya. Kalau ini kegiatan HIMA, harus ada pembimbing dari dosennya. Kalau misal tidak ada dari itu dan murni mahasiswa, ya harus izin (penggunaan Taman Pancasila) ke fakultas.”
Selepas datangnya Supandi, Ghozi dan Yumna, selaku perwakilan mahasiswa Ilmu Sejarah dan BEM FISIP UNY, diminta menghadap Supandi dan Marita, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Sumber Daya ke dekanat. Diskusi dilanjutkan secara tertutup.
Ghozi mengungkapkan kronologi ketika berada di dekanat bersama Yumna. “Dia (Supandi) sempat mempertanyakan ada banner di situ (depan mimbar), menutupi tulisan Pancasila. Pas aku sama Yumna mau berdebat menjawab Pak Supandi, tiba-tiba Bu Marita memotong pembicaraan,” ungkap Ghozi. “Bu Marita mempermasalahkan perizinan. Yaudah. Aku konfirmasi lagi, (sampai) tiga kali. Kita acara solidaritas doang. Bu Marita kembali menekankan bahwa ini hanya masalah izin.”
Sejumlah massa aksi menilai Taman Pancasila sebagai ruang publik yang dapat digunakan oleh siapa saja. Apalagi, kegiatan ini bukan merupakan seremonial dan hanya dihadiri oleh internal Ilmu Sejarah serta simpatisan Arie, mahasiswa Ilmu Sejarah yang tidak diberikan pendampingan hukum dalam penangkapannya. Tidak ada undangan ke pihak mana pun secara khusus. Bahkan pers datang untuk meliput secara sukarela.
Vicky Sa’adah
Reporter: Ainun Zeva, Iqbal Fauzi, Ahmad Syahirul
Editor: Ariska Sani
