XMsD68HnejBXABBaSiR3nl4DhiBV28OkDfbqDe4F

Pendidikan di Mata Mangkunegara VII

Potret KGPAA Mangkunegara VII dari Surakarta.
(Sumber: puromangkunegara.com)


Raden Mas Suryo Suparto adalah nama kecilnya, sedangkan KGPAA Mangkunegara VII adalah gelar ningratnya. Ia menjadi satu dari sekian priyayi yang aktif di Budi Utomo, bahkan ia didapuk menjadi ketua umum. Sebelum ikut organisasi pergerakan tersebut, ia pernah keluar dari istana karena silang pendapat dengan Mangkunegara VI, pamannya sendiri. Pemantiknya adalah keinginan untuk mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi tidak diizinkan. Berkat usaha keras, ia akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. Disana, RM Suryo Suparto berkawan karib dengan Pangeran Notodirojo serta RM Noto Suroto (Bunayya, 2014: 59-60).


Sewaktu memerintah, Mangkunegara VI mempunyai pemikiran progresif yang berusaha mereformasi kehidupan di wilayahnya. Cara yang ditempuh antara lain mendirikan lembaga pendidikan formal. Hal ini seiring kebijakan pelaksanaan politik etis -salah satunya edukasi- oleh pemerintah kolonial sebagai imbalan jasa kepada penduduk bumiputra. Sekolah pun mulai tumbuh dengan suburnya. Pada saat pendidikan di praja menapaki jalan ke arah kemajuan, secara mengejutkan Mangkunegara VI memutuskan untuk lengser keprabon. Konflik internal istana disinyalir menjadi musabab ia mengambil langkah tersebut.


RM Suryo Suparto lalu naik takhta guna melanjutkan kekosongan di pucuk kekuasaan. Rupanya ia memiliki pandangan sama dengan pamannya perihal pemajuan sumber daya manusia. Pendidikan mendapatkan prioritas utama dalam kebijakannya. Sekolah yang telah berdiri sejak Mangkunegara VI didukung penuh agar berkembang. Sebut saja Sekolah Siswo. Sekolah ini banyak diisi anak laki-laki dari golongan sentono dalem dan abdi dalem. Mereka diberikan materi membaca, menulis (dalam bahasa Jawa dan Melayu), berhitung, ilmu alam hingga sejarah. Keberadaan Sekolah Siswo bertujuan mencetak tenaga administrasi murah untuk kepentingan perusahaan gula di Kadipaten Mangkunegaran.


Sekolah Siswo berubah menjadi Sekolah Ongko Siji pada 1912 dengan lama studi 6 tahun sesuai instruksi pemerintah Kolonial. Dua tahun berselang, nama Sekolah Ongko Siji berganti nama lagi. Kali ini nama yang dipakai ialah HIS Siswo. Melalui Staatsblaad Tahun 1914 nomor 359, pemerintah mengukur stratifikasi sosial orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke HIS. Orang tua dari golongan A (bangsawan) dan golongan B (tamatan MULO atau Kweekschool ke atas) memiliki kans lebih besar daripada golongan C (pegawai rendah, militer, petani serta tamatan HIS). Penghasilan orang tua juga dijadikan bahan pertimbangan. Pengkategorian ini menandakan pendidikan masih belum sepenuhnya merata (Wibowo, 2011: 228).


Jika Sekolah Siswo didominasi kaum adam, lain halnya dengan Sekolah Siswo Rini. Sekolah ini diperuntukkan bagi kaum perempuan. Kerabat dan abdi dalem Kadipaten mendapat akses utama. Orang luar dapat pula mengecap pendidikan disini apabila kuota belum terpenuhi. Materi yang diajarkan mencakup membaca, menulis, berhitung serta keterampilan dalam hal kerumahtanggaan. Halaman Pura Mangkunegaran menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 1923, Mangkunegara VII memutuskan menutup Siswo Rini dan menggantinya dengan Huishoud Cursus Siswo Rini atau Kursus Kerumahtanggaan.


Huishoud Cursus Siswo Rini dalam perkembangan selanjutnya menjalin kerja sama dengan Van Deventer School, sebuah sekolah partikelir terkemuka. Sekolah keputrian yang disebut terakhir ini didirikan atas prakarsa Mangkunegara VII karena merasa pendidikan tidak memandang jenis kelamin, dalam artian perempuan dan laki-laki boleh bersekolah. Di sisi lain, sekolah ini merupakan bukti bahwa Mangkunegara VII menghormati jasa besar van Deventer dalam menyuarakan politik etis.


Mangkunegara VII juga merestui penggunaan Pendopo Agung berikut set gamelan untuk latihan keterampilan seni. Para siswi ditempa secara langsung oleh GKR Timur. Putri dari Mangkunegara VII diketahui pernah juga menempuh pendidikan di Huishoud Cursus Siswo Rini. Sebagai bentuk dukungan lanjut, pihak Mangkunegaran memberikan beasiswa (studiefonds) kepada siswi yang memenuhi persyaratan. Dalam rentang tahun 1926-1935, sebanyak 16 siswi Van Deventer School berhasil memperoleh beasiswa. Sebelas dari total penerima studiefonds dapat menuntaskan pendidikan, sedang lima orang tidak menamatkan sekolahnya (Jati, 2011: 67-68).


Tidak hanya di wilayah inti saja, Mangkunegara VII juga berusaha mengembangkan pendidikan bagi kalangan rakyat biasa di desa. Sebagai bukti, Mangkunegaran membangun Sekolah Desa (Volkschool). Dana pembangunan gedung, pengadaan buku, perlengkapan kelas, dan gaji pengajar berasal dari kas praja. Bahasa Jawa dipilih sebagai bahasa pengantar mengingat rakyat kebanyakan belum fasih berbahasa Belanda. Mula-mula, Sekolah Desa berjumlah 19 unit, kemudian mengalami perkembangan signifikan menjadi 53 sekolah (1927), 79 sekolah (1930), dan 81 sekolah (1931). Tahun 1935 tercatat sebagai tahun di mana Sekolah Desa mencapai jumlah terbanyak hingga menyentuh angka 103 sekolah (Asti, 2019: 20). Selain itu, disediakan pula sekolah lanjutan Vervolgschool selama dua tahun bagi yang sudah menamatkan studi.


Mangkunegara VII melihat pendidikan dasar di wilayahnya menuai sukses. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Kolonial supaya diberi izin memperluas jenjang pendidikan menengah. Alasannya agar ada sekolah yang menampung lulusan Volkschool maupun Vervolgschool dengan biaya minimum. Permohonan ini disetujui saat Inheemse Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs School Mangkunegaran diresmikan tepat pada tanggal 1 Agustus 1939. Siswa yang hendak masuk harus berusia kurang lebih 16 tahun. Sekolah ini mengenakan biaya sebesar f. 1 dan f. 0,20 per siswa untuk menyewa buku-buku pelajaran.


Sekolah kurang lengkap tanpa keberadaan sumber literatur bacaan. Mangkunegara VII memahami hal ini sehingga dibuatlah sebuah perpustakaan baru. Bertempat di depan gedung pertemuan Mangkunegaran, perpustakaan ini diberi nama Sono Pustoko. Bila Rekso Pustoko hanya bisa diakses oleh kalangan bangsawan, Sono Pustoko bersifat terbuka bagi masyarakat umum. Selanjutnya, Noto Suroto ditunjuk sebagai pengelola. Dilansir dari Historia.id, literatur koleksi perpustakaan mencakup koran, majalah, dan buku berbahasa Belanda (sejumlah 1.727 buah), berbahasa Jawa (193 buah), berbahasa Melayu (300 buah), berbahasa Sunda (300 buah) serta hampir 500 buah buku lainnya.


Referensi



Yoga Hanindyatama

Editor: Rientania Nuhanida S.



Related Posts

Related Posts

Posting Komentar